Peran Pemangku Kepentingan Dalam Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti

Peran Pemangku Kepentingan Dalam Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti




Sahabat Dunia Pendidikan yang berbahagia,  gerak4n penumbuhan Budi Pekerti yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ini masalah kita bersama. Para pemangku kepentingan di sini adalah pemerintah, DPR, lembaga swadaya masyarakat, media, sekolah, orang tua, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Para pemangku kepentingan itu memiliki peran masing-masing. Berikut ini peran mereka: 


Peran Pemangku Kepentingan Dalam Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti
Peran Pemangku


1. PEMERINTAH
  • Merumuskan kebijakan Penumbuhan.
  • Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Penumbuhan.
  • Menyusun panduan pelaksanaan Penumbuhan dan materi sosialisasi.
  • Mengadakan sosialisasi Penumbuhan.
  • Melaksanakan kerja sama dan pemberdayaan peran masyarakat dalam Penumbuhan.
  • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penumbuhan.

2. PEMERINTAH PROVINSI
  • Melaksanakan kewenangan desentralisasi kebijakan Penumbuhan.
  • Melakukan koordinasi pelaksanaan Penumbuhan dengan kabupaten/kota.
  • Memasukkan anggaran Penumbuhan dalam APBD Provinsi
  • Merumuskan bimbingan teknis Penumbuhan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
  • Melaksanakan bimbingan teknis Penumbuhan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
  • Melaksanakan kerja sama dan pemberdayaan serta masyarakat dalam Penumbuhan.
  • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penumbuhan.


3. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
  • Melaksanakan kewenangan desentralisasi kebijakan Penumbuhan.
  • Melaksanakan kewenangan tugas dekosentrasi kebijakan Penumbuhan pada pendidikan dasar.
  • Memasukkan anggaran Penumbuhan dalam APBD Kabupaten/Kota.
  • Merumuskan kebijakan teknis Penumbuhan pada pendidikan dasar.
  • Melaksanakan bimbingan teknis Penumbuhan pada pendidikan dasar.
  • Melaksanakan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam Penumbuhan pada pendidikan dasar.
  • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penumbuhan.

4. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (PUSAT DAN DAERAH)
  • Membantu pengawasan pelaksanaan Penumbuhan sesuai peraturan yang berlaku
  • Mendukung alokasi anggaran untuk pelaksanaan Penumbuhan


5. SEKOLAH (GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)
  • Menyusun program kerja Penumbuhan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) sesuai sumber daya dan sumber dana yang tersedia.
  • Menerapkan pembiasaan nilai-nilai Penumbuhan, baik kegiatan wajib, pembiasaan umum maupun pembiasaan periodik di lingkungan sekolah dengan konsep sekolah sebagai taman.
  • Menerapkan pembiasaan nilai-nilai Penumbuhan sebagai kegiatan harian, mingguan, bulanan, tengah tahunan, dan akhir tahunan sesuai dengan kearifan lokal.
  • Menjalin kerja sama yang baik dengan orangtua dan masyarakat dalam Penumbuhan.


6. KELUARGA (ORANGTUA/WALI)
  • Membuat komitmen antara anggota keluarga untuk melaksanakan Penumbuhan.
  • Melaksanakan Penumbuhan di lingkungan keluarga sebagai upaya untuk menanamkan pendidikan sosial dan keluarga agar memperkuat nilai-nilai keharmonisan keluarga.
  • Menerapkan pembiasaan nilai-nilai Penumbuhan di lingkungan rumah, baik dengan kegiatan wajib, pembiasaan umum maupun pembiasaan periodik.
  • Berperan aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah, baik intra atau ekstra kurikuler.


7. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
  • Membantu menyebarluaskan Penumbuhan melalui serangkaian kegiatan positif
  • Menerapkan prinsip-prinsip Penumbuhan dalam setiap kampanye program


8. MEDIA
  • Memberitakan peristiwa yang sesuai dengan prinsip Penumbuhan
  • Bekerja sama dengan sekolah menerapkan Penumbuhan di wilayah kerja mereka
  • Melakukan sosialisasi Penumbuhan
  • Melakukan inovasi dalam memperkuat Penumbuhan


9. DUNIA USAHA
  • Mengutamakan perekrutan karyawan dengan mengacu pada prinsip Penumbuhan
  • Mengalokasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk Penumbuhan
  • Menjalankan bisnis, terutama dalam hal pemasaran, sesuai dengan prinsip Penumbuhan

10. MASYARAKAT UMUM
  • Mendukung pelaksanaan Penumbuhan di dalam dan di luar sekolah.
  • Berperan aktif menciptakan lingkungan yang sesuai prinsip Penumbuhan.
  • Mencegah kegiatan masyarakat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Penumbuhan.

Demikian Sahabat Dunia Pendidikan  Mengenai Peran Pemangku Kepentingan Dalam Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, aamiin

Sumber : Materi Umum Penumbuhan Budi Pekerti

Subscribe to receive free email updates:

2 Responses to "Peran Pemangku Kepentingan Dalam Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti"

  1. Dunia pendidikan di negeri ini memang kompleks, tak bisa diselesaikan hanya oleh lembaga sektoral. Dari hulu sampai ke hilir (pemerintah) termasuk kalangan pendidik dan orangtua harus terlibat aktif. Nyatanya, dari rejim ke rejim pemerintahan, bidang pendidikan seakan dikebelakangkan. Ini pendapat subyektif pribadi

    BalasHapus
  2. bapak benar, sekarang pendidikan di indonesia seakan di anak tirikan oleh pemerintah, permasalahan pendidikan di indonesia sudah kompleks, dari ketidakberpihakan awak media, pemerintah yang tidak tegas, pengekangan fungsi guru oleh HAM, dll. tragis memang, tapi begitulah. butuh waktu untuk menyelesaikan permasalahan ini. tapi kapan???

    BalasHapus